Rabu, 07 September 2016

Kesultanan Asahan

Kesultanan Asahan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Negeri Kesultanan Asahan
كسولتانن اسهن
1630–1946
Bendera Lambang
Wilayah Kesultanan Asahan pada 1930 (pada peta berwarna hijau)
Ibu kota Tanjung Balai
Bahasa Melayu
Agama Islam
Bentuk Pemerintahan Monarki Kesultanan
Sultan
 -  1630 Raja Abdul Jalil I
 -  1915-1980 Sultan Shaibun Abdul Jalil Rahmad Shah III
 -  1980-Sekarang Sultan Kamal Abraham Abdul Jalil Rahmad Shah
Sejarah
 -  Didirikan 1630
 -  Revolusi Sosial Sumatera Timur 1946
Sultan Muhammad Husain Rahmad Shah II (memerintah 1888-1915).
Kesultanan Asahan adalah sebuah kesultanan yang berdiri pada tahun 1630 di wilayah yang sekarang menjadi Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kesultanan ini ditundukkan Belanda pada tahun 1865. Kesultanan Asahan melebur ke dalam negara Republik Indonesia pada tahun 1946.
Raja Abdul Jalil, Sultan pertama Asahan merupakan putra Sultan Iskandar Muda. Asahan menjadi bawahan Kesultanan Aceh sampai awal abad ke-19.

Daftar isi

Sejarah

Awal Mula

Perjalanan Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda, ke Johor dan Malaka tahun 1612 dapat dikatakan sebagai awal dari sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai yang kemudian dinamakan Asahan. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah "Tanjung" yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau, kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai "Balai" untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka, sekarang ini dikenal dengan "Tanjung Balai".[1]

Sultan Pertama

Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan Siti Ungu Selendang Bulan, anak dari Raja Pinang Awan yang bergelar “Marhum Mangkat di Jambu” lahirlah seorang putera yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan menjadi Sultan Asahan I. Pemerintahan kesultanan Asahan dimulai tahun 1630 yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan yang I s/d XI.[1]
Asahan adalah kerajaan kecil yang menjadi bawahan Aceh, maka secara otomatis, struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan Aceh. Di daerah Asahan sendiri, terlepas dari relasinya dengan Aceh, kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan, yang bergelar Yang Dipertuan Besar/Sri Paduka Raja. Jabatan yang lebih rendah adalah Yang Dipertuan Muda. Untuk daerah Kawasan Batubara dan kawasan yang lebih kecil, pemerintahan dijalankan oleh para datuk.[2]

Dikuasai oleh Belanda

Pada tanggal 12 September 1865, kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan/Tanjung Balai dipimpin oleh seorang Kontroler, yang diperkuat dengan Gouverments Besluit tanggal 30 September 1867, Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu:[1]
  1. Onder Afdeling Batubara
  2. Onder Afdeling Asahan
  3. Onder Afdeling Labuhan Batu

Sultan Asahan

Sultan Kamal Abraham Abdul Jalil Rahmad Shah bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta saat acara silaturahmi dengan raja dan sultan se-Indonesia.
Sampai sekarang Kesultanan Asahan sudah memiliki 13 orang Sultan yang berkuasa, walaupun Sultan terakhir lebih merupakan Kepala Keluarga dari kerabat kerajaan yang masih ada. Sultan Asahan I, Sultan Abdul Jalil, adalah putera Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh yang menikah dengan Siti Ungu Putri Berinai (Siti Unai), puteri Raja Halib (al-Marhum Mankat di-Jambu), dari Pinangawan.[3]

Kehidupan Sosial Budaya

Bangunan baru Istana Kesultanan Asahan di Kota Tanjung Balai, sebagai pusat kegiatan Kesultanan Asahan saat ini.
Sebagai kesultanan yang berada dalam pengaruh kebuadayaan Islam, maka di Asahan juga berkembang kehidupan keagamaan yang cukup baik. Bahkan, ada seorang ulama terkenal yang lahir dari Asahan, yaitu Syeikh Abdul Hamid. Ia lahir tahun 1880 (1298 H), dan wafat pada 18 Februari 1951 (10 Rabiul Awal 1370 H). Datuk, nenek dan ayahnya berasal dari Talu, Minangkabau. Syekh Abdul hamid belajar agama di Mekkah, karena itu, ia sangat disegani oleh para ulama zaman itu.[2]
Dalam perkembangannya, murid-murid Syekh Abdul Hamid inilah yang kelak mendirikan organisasi Jamiyyatul Washliyyah. Sebuah organisasi yang berbasis pada aliran sunni dan mazhab Syafi'i. Dalam banyak hal, organisasi ini memiliki persamaan dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang didirikan oleh para ulama Minangkabau. Adanya banyak persamaan ini, karena memang para ulama tersebut saling bersahabat baik sejak mereka menuntut ilmu di Mekkah. Pandangan para tokoh agama ini sangat berbeda dengan paham reformis yang dibawa oleh para ulama muda Minangkabau, seperti Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Oleh sebab itu, sering terjadi polemik di antara para pengikut kedua paham yang berbeda ini.[2]
Di paruh pertama abad ke-20, sekitar tahun 1916, di Asahan telah berdiri sebuah sekolah yang disebut Madrasah Ulumul Arabiyyah. Sebagai direktur pertama, ditunjuk Syekh Abdul Hamid. Dalam perjalanannya, madrasah Ulumul Arabiyah ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang penting di Asahan, bahkan termasuk di antara madrasah yang terkenal di Sumatera Utara, sebanding dengan Madrasah Islam Stabat, Langkat, Madrasah Islam Binjai dan Madrasah al-Hasaniyah Medan. Di antara ulama terkenal lulusan sekolah Asahan ini adalah Syeikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis (1908-1972).[2]
Peninggalan tertulis warisan Kerajaan Asahan hanya berkaitan dengan buku-buku di bidang keagamaan yang dikarang oleh para ulama untuk kepentingan pengajaran. Berikut ini beberapa buah buku yang dikarang oleh Syeikh Abdul Hamid di Asahan, yaitu:
  1. Ad-Durusul Khulasiyah
  2. Al-Mathalibul Jamaliyah
  3. Al-Mamlakul `Arabiyah
  4. Nujumul Ittiba
  5. Tamyizut Taqlidi Minal Ittiba
  6. Al-Ittiba
  7. Al-Mufradat
  8. Mi`rajun Nabi

Referensi

Senin, 16 Mei 2016

KAPOLDA ON WIKIPEDIA

Kepolisian daerah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Kepolisian Daerah)
Kepolisian Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah Istimewa. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).
Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

Daftar isi

Tipe Polda

Ada tiga tipe Polda, yakni,
  • Tipe A-K (A+)
  • Tipe A
  • Tipe B
Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi bintang dua berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi bintang satu berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.(Brigjen).

Daftar Polda

Di Indonesia mempunyai 34 Provinsi dan setiap provinsi memiliki Polda, kecuali Provinsi Kalimantan Utara yang wilayah hukumnya masuk ke Polda Kaltim karena merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Barat hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan. Jadi ada 32 Polda di Indonesia. Sebelumnya provinsi Papua Barat ada di wilayah hukum Polda Papua namun sejak tanggal 19 Desember 2014, Papua Barat Resmi memiliki Polda sendiri.[1]
Berikut Daftar Polda yang ada di Indonesia :
No
Nama
Logo
Wilayah Hukum
Tipe Polda
Situs Resmi
1. Polda Aceh
Lambang Polda Aceh.png
Coat of arms of Aceh.svg Aceh
A
aceh.polri.go.id
2. Polda Sumut
Lambang Polda Sumut.png
North Sumatra coa.png Sumatera Utara
A
sumut.polri.go.id
3. Polda Sumbar
Lambang Polda Sumbar.png
West Sumatra coa.svg Sumatera Barat
B
sumbar.polri.go.id
4. Polda Jambi
Lambang Polda Jambi.png
Prov.Jambi.svg Jambi
B
jambi.polri.go.id
5. Polda Riau
Lambang Polda Riau.png
Riau COA.svg Riau
B
riau.polri.go.id
6. Polda Kepri
Lambang Polda Kep Riau.png
Lambang Riau Kepulauan.jpeg Kepulauan Riau
B
kepri.polri.go.id
7. Polda Babel
Lambang Polda Kep Babel.png
Coat of arms of Bangka Belitung.svg Kepulauan Bangka Belitung
B
babel.polri.go.id
8. Polda Sumsel
Lambang Polda Sumsel.png
South Sumatra COA.svg Sumatera Selatan
A
sumsel.polri.go.id
9. Polda Bengkulu
Lambang Polda Bengkulu.png
Bengkulu coa.png Bengkulu
B
bengkulu.polri.go.id
10. Polda Lampung
Lambang Polda Lampung.png
Lampung coa.png Lampung
B
lampung.polri.go.id
11. Polda Metro Jaya
Lambang Polda Metro Jaya.png
Jakarta COA.svg D.K.I. Jakarta
dan sekitarnya (Jadetabek)
A-K (A+)
metro.polri.go.id
12. Polda Jabar
Lambang Polda Jabar.png
West Java coa.svg Jawa Barat
tanpa Depok, dan Bekasi
A
lodaya.web.id
13. Polda Banten
Lambang Polda Banten.png
Banten coa.png Banten
tanpa Tanggerang
B
banten.polri.go.id
14. Polda Jateng
Lambang Polda Jateng.png
Coat of arms of Central Java.svg Jawa Tengah
A
jateng.polri.go.id
15. Polda DIY
Lambang Polda DIY.png
Yogyakarta COA.svg D.I. Yogyakarta
B
jogja.polri.go.id
16. Polda Jatim
Lambang Polda Jatim.png
Lambang propinsi jatim.png Jawa Timur
A
humaspoldajatim.blogspot.com
17. Polda Bali
Lambang Polda Bali.png
Coat of arms of Bali.svg Bali
A
bali.polri.go.id
18. Polda NTB
Lambang Polda NTB.png
West Nusa Tenggara COA.svg Nusa Tenggara Barat
B
ntb.polri.go.id
19. Polda NTT
Lambang Polda NTT.png
East Nusa Tenggara COA.svg Nusa Tenggara Timur
B
ntt.polri.go.id
20. Polda Kalbar
Lambang Polda Kalbar.png
West Kalimantan Emblem.svg Kalimantan Barat
B
kalbar.polri.go.id
21. Polda Kalteng
Lambang Polda Kalteng.png
Coat of arms of Central Kalimantan.png Kalimantan Tengah
B
kalteng.polri.go.id
22. Polda Kaltim
Lambang Polda Kaltim.png
Coat of arms of East Kalimantan.svg Kalimantan Timur
Emblem of North Kalimantan.png Kalimantan Utara
A
kaltim.polri.go.id
23. Polda Kalsel
Lambang Polda Kalsel.png
Lambang Provinsi Kalimantan Selatan.gif Kalimantan Selatan
B
kalsel.polri.go.id
24. Polda Sulut
Lambang Polda Sulut.png
North Sulawesi Emblem.svg Sulawesi Utara
B
sulut.polri.go.id
25. Polda Gorontalo
Lambang Polda Gorontalo.png
Lambang propinsi gorontalo.jpg Gorontalo
B
gorontalo.polri.go.id
26. Polda Sulteng
Lambang Polda Sulteng.png
Central Sulawesi coa.png Sulawesi Tengah
B
sulteng.polri.go.id
27. Polda Sultra
Lambang Polda Sultra.png
Southeast Sulawesi COA.svg Sulawesi Tenggara
B
sultra.polri.go.id
28. Polda Sulsel
Lambang Polda Sulsel.png
South Sulawesi coa.png Sulawesi Selatan
West Sulawesi coa.png Sulawesi Barat
A
sulsel.polri.go.id
29. Polda Maluku
Lambang Polda Maluku.png
Maluku coa.png Maluku
B
maluku.polri.go.id
30. Polda Malut
Lambang Polda Maluku Utara.png
North Maluku coa.png Maluku Utara
B
 
31. Polda Papua
Lambang Polda Papua.png
Papua COA.svg Papua
A
papua.polri.go.id
32. Polda Papua Barat
Lambang Polda Papua Barat.png
West Papua Province Emblem.svg Papua Barat
B
 

Referensi

  1. ^ Andri Haryanto (20 Desember 2014). "Papua Barat Resmi Miliki Polda, Brigjen Paulus Waterpauw Didaulat jadi Kapolda". Detik.com. Diakses tanggal 31 Desember 2014.

Lihat pula

KOrea Polisi

Police Story (film 1979) Police Story (경찰관 - Gyeongchalgwan) adalah film Korea Selatan tahun 1979 yang disutradarai oleh Lee Doo-...